MEDAN-Facebook (Fb) dan BlackBerry (BB), dua layanan komunikasi sosial paling tenar sejagad saat ini dan digunakan jutaan orang di Indonesia, akan segera ditutup. Latar belakang penutupan berbeda dan demi kepentingan berbeda pula.
Facebook dengan 500 juta pengguna di seluruh dunia ini dinilai sudah kebablasan. Pemilik jejaring sosial terbesar di dunia ini, Mark Zuckerberg mengumumkan akan menutup Facebook 15 Maret 2011 mendatang.
”Facebook sudah benar-benar kebablasan, saya harus mengakhiri semua kegilaan ini
Segala tekanan saat mengelola perusahaan ini telah menghancurkan hidupku,” demikian pernyataan Zuckerberg seperti dilansir weeklyworldnews.com, kemarin (9/1).
Menurut situs tersebut, jejaring ini dinilai menghancurkan makna pertemanan dan hubungan sosial yang sebenarnya. Karena itu, meski Zuckerberg menilai keputusannya menutup Facebook sangatlah berat, ia merasa itu jalan yang terbaik bagi semua orang.
“Sejujurnya, ini cara yang terbaik. Tanpa Facebook, orang-orang akan pergi ke luar dan menjalin pertemanan yang sesungguhnya. Itu selalu menjadi hal yang baik,” katanya.
Hingga saat ini, cuma situs weeklyworldnews.com yang menulis berita tentang bakal ditutupnya Facebook. Tidak ada media resmi yang memberitakan, sebab situs ini hanya situs parodi belaka.
——
Sementara itu, tenggat waktu yang diberikan Menkominfo Tifatul Sembiring menutup akses layanan BlackBerry ke enam operator di tanah air sebelum akhir Januari 2011, menuai banyak protes. Di Twitter tak hentinya. Ancaman Tifatul itu terkait permintaan untuk menutup akses pornografi kepada Research in Motion (RIM).
Kritikan, sindiran, dan cacian banyak yang dialamatkan langsung oleh warga Twitter kepada Tifatul lewat akunnya, @tifsembiring. Selain sindiran langsung, Tifatul juga dihunjami cercaan lewat hashtag #AntiTiffy.
Para twittizens protes keras jika Tifatul tetap akan menghentikan akses BlackBerry di Indonesia pada 17 Januari 2011 mendatang gara-gara masih bisa digunakan untuk mengakses konten pornografi.
Mereka menilai, BlackBerry cuma alat komunikasi belaka. Kalaupun digunakan untuk mengakses pornografi, itu kembali kepada masing-masing individu. Namun sejauh ini, BlackBerry diakui lebih banyak dimanfaatkan untuk hal positif.
—
Kritikan peda juga datang dari pengamat kebijakan publik, Andrinof Chaniago. Menurutnya, ketika berbicara tentang BlackBerry maka berurusan dengan pengguna BlackBerry di tanah air yang jumlahnya sekitar 2 juta pelanggan.
“Mematikan fungsi BlackBerry bukan pilihan. Karena jumlah orang yang gunakan BlackBerry untuk mengakses pornografi saya rasa jauh lebih kecil ketimbang yang menggunakannya untuk hal positif,” ujar Andrinof.
Menurut dia, pornografi yang beredar di dunia maya adalah hasil dari teknologi. Dia berpendapat, pemerintah sebaiknya mencari cara bagaimana memblok situs yang mengandung konten pornografi tanpa menghalangi penggunaan fungsi teknologi.
“Masalah teknologi harus dijawab dengan solusi teknologi. Harus dicari cara bagaimana memblok masuknya informasi yang seperti itu (pornografi) tetapi tidak mematikan fungsi teknologi,” tuturnya.
—
Anggota Komisi I DPR, Tantowi Yahya, niat pemerintah membatasi pornografi di internet adalah dengan menindak situsnya, bukan alat komunikasi seperti BlackBerry. “Situs yang begitu itu jelas kok siapa (pengelolanya). Mereka nggak ada yang abal-abal. Kenapa pemerintah tidak tegas kepada mereka,” ujar Tantowi. Layanan BlackBerry, katanya, hanya bisa ditutup jika RIM tidak menaati peraturan komunikasi yang juga diterapkan kepada perusahaan layanan komunikasi lainnya. “Kalau BlackBerry ditutup, nanti merk lain atau alat lain yang menyalurkan pornografi juga bisa dilarang dong. Jadi hal itu sangat muskil,” tegasnya.
———
Blokir, Harga Mati
Rencana pemerintah memblokir izin operasi produsen Blackberry, Research In Motion (RIM) di Indonesia per 17 Januari sudah harga mati. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring mengatakan sudah tidak ada toleransi lagi kepada pabrikan telepon seluler asal Kanada itu. Tifatul mengimbau publik bersiap jika pada pekan depan fasilitas Blackberry yang disediakan sejumlah operator tidak bisa dioperasikan lagi di Indonesia.
“Karena sejauh ini terkesan RIM mengulur-ulur waktu untuk menjalankan komitmen mereka. Pemerintah tidak akan mundur selangkah pun,” kata Tifatul di Jakarta Minggu kemarin (9/1).
Kemenkominfo akan mencabut izin usaha RIM dalam dua pekan mendatang karena mereka menolak memblokir akses terhadap situs porno. Dalam pertemuan terakhir, RIM mengeluhkan besarnya biaya dan investasi untuk memblokir konten pornografi secara khusus di wilayah Indonesia. RIM kemudian mengusulkan untuk mengarahkan beban investasi sensor konten pornografi di Blackberry kepada operator di Indonesia. Namun, rencana itu belum menghasilkan solusi konkret karena itu Kemenkominfo berang dan akan memblokir operasi RIM di Indonesia.
Tifatul mengatakan, RIM harusnya patuh kepada Undang-Undang yang berlaku di Indonesia seperti operator lain. Pihaknya tidak akan memberi perlakuan istimewa kepada BlackBerry walaupun pelanggannya sudah mencapai angka 2 juta orang di Indonesia. Berbeda dengan ponsel lain hanya BlackBerry yang menggunakan skema bisnis internet menggunakan jalur sendiri untuk koneksi internet internasionalnya. Sementara ponsel yang lain hanya mengandalkan jaringan yang disediakan operator lokal dengan izin Menkominfo.
Tifatul menjelaskan, isu filter internet hanya satu dari sekian banyak kewajiban yang harus dipenuhi RIM jika ingin berbisnis di Indonesia. Hal lain yang selama ini tidak diperhatikan oleh RIM adalah kewajiban pajak seperti PNBP (pendapatan negara bukan pajak), kontribusi USO (universal service obligation), dan lawful interception atau penyadapan. “Semua terpusat di Kanada dan itu tidak adil,” kata Tifatul.
Secara umum, Tifatul memiliki tujuh permintaan kepada RIM. Antara lain, agar RIM menghormati Peraturan UU 36/1999, UU 11/2008 dan UU 44/2008, RIM juga harus membuka kantor di Indonesia, RIM harus membuka service center, RIM juga wajib merekrut tenaga kerja lokal. Selanjutnya, Tifatul meminta RIM menggunakan konten lokal Indonesia, khususnya software, Rim juga wajib memasang software blocking situs porno.
“Dan yang terpenting, RIM agar membangun server/repeater di Indonesia, sehingga aparat penegak hukum bisa melakukan penyelidikan kepada pelaku kejahatan,” tegas dia.
Tuntutan Tifatul memang berdasar. RIM memang sudah membuka kantor perwakilan di Indonesia sejak 9 November 2010 silam. RIM juga sudah berkomitmen membuka 36 pusat layanan resmi BlackBerry di Indonesia sampai akhir tahun lalu dan akan terus ditambah. Namun, ketika pemerintah berunding dengan RIM terkait blokir situs porno dan urusan pajak, pengambilan keputusan tidak bisa dilakukan oleh perwakilan Indonesia. Seaka-akan kantor perwakilan dan service center di Indonesia hanyalah upaya untuk meredam pemerintah dan mereka tetap bisa berbisnis tanpa kontribusi konkret kepada Indonesia.
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudayatmo justru sepakat dengan langkah pemerintah. Menurutnya blokir layanan Blackberry sudah terlambat dilakukan karena konsumen sudah mencapai jutaan orang. Namun, yang membuat langkah pemerintah cukup beralasan, YLKI menemukan bahwa RIM tidak memiliki badan hukum lokal di Indonesia. Artinya, perlindungan konsumen sulit dilakukan karena semua kebijakan terpusat di Kanada. “Kali ini saya setuju dengan pemerintah. Karena ini adalah upaya melindungi konsumen di masa mendatang,” kata dia.
YLKI mengatakan, posisi konsumen RIM di Indonesia sangat lemah. Karena, komplain terkait produk, tidak bisa dilayani di Indonesia. Sudaryatmo mengatakan, seakan-akan RIM berniat melakukan bisnis hitam di Indonesia tanpa mau bertanggungjawab kepada produknya. Termasuk keengganan berbagi keuntungan dengan pemerintah Indonesia dalam hal pajak. “Tugas pemerintah sekarang adalah menjelaskan kepada publik bahwa kebijakan ini untuk melindungi mereka,” kata dia.
Dari lima operator partner RIM yakni Telkomsel, Indosat, PT XL Axiata (XL), PT Natrindo Telepon Seluler (Axis) dan PT Hutchison CP Telecom (Three) ada sekitar 2 juta pelanggan dengan asumsi perputaran uang sekitar Rp 5 triliun per bulan.
Secara terpisah, GM Corporate Communication Telkomsel Richardo Indra mengatakan sulit bersikap dengan ultimatum pemerintah terhadap pihak RIM. Apalagi, hal itu masih menjadi pembicaraan di kedua belah pihak. Karena itu, Telkomsel sebagai salah satu provider yang menyediakan layanan Blackberry hanya bisa menunggu sampai ada keputusan tetap.”Sejauh ini, nikmati saja berbagai layanan yang sudah disiapkan Telkomsel. Dan kami tetap berupaya memberikan kepuasan bagi pelanggan,” katanya.
Sampai akhir 2010 lalu pihaknya membukukan 960 ribu pelanggan BlackBerry Telkomsel sebanyak. Ditargetkan, tahun depan bisa bertambah sebanyak 1 juta pelanggan sehingga total sampai akhir 2011 sebanyak 2 juta pelanggan yang menggunakan layanan BlackBerry Telkomsel. “Dengan jumlah pelanggan 960 ribu, per bulan Telkomsel bisa membukukan sekitar Rp 86,4 miliar,” kata dia.
Sementara itu, kantor perwakilan RIM di Indonesia juga terus menutup diri kepada wartawan. Tak ada satupun pejabat mereka yang memberikan keterangan kepada publik terkait polemik ini. Upaya untuk meminta pernyataan pun tidak mendapat tanggapan. (zul/res/gen/jpnn/bbs)
–
8 Alasan Ultimatum RIM:
- Kita minta RIM agar hormati & patuhi Peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, terkait dengan UU 36/1999, UU 11/2008 & UU 44/2008
- Kita minta RIM agar buka perwakilan di Indonesia, karena pelanggan RIM di Indonesia untuk Blackberry sudah lebih dari 2 juta.
- Kita Minta RIM agar membuka service center di Indonesia untuk melayani & mudahkan pelanggan mereka yang juga WNI.
- Kita minta RIM agar merekrut dan menyerap tenaga kerja Indonesia secara layak dan proporsional.
- Kita minta RIM agar sebanyak mungkin menggunakan konten lokal Indonesia, khususnya mengenai software.
- Kita minta RIM agar memasang software blocking terhadap situs-situs porno, sebagaimana operator lain sdh mematuhinya.
- Kita minta RIM agar bangun server/repeater di Indonesia, agar aparat hukum dapat melakukan penyelidikan terhadap pelaku kejahatan termasuk koruptor.
- Sejauh ini terkesan RIM meng-ulur-ulur waktu untuk menjalankan komitmen mereka. Apakah kita sebagai bangsa mau diperlakukan spt itu?
0 Comments:
Post a Comment